JAKARTA – Menteri Koordinator Sektor Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD ungkap, pemerintahan Akun Vip Gila Maxwin pastikan proses belajar mengajarkan di Pondok Pesantren (Pondok pesantren) Al Zaytun tetap jalan, walaupun pimpinannya sudah diputuskan sebagai terdakwa.
“Nach sementara itu, sekalian menanti keputusan Polri untuk meredam (Panji Gumilang) atau mungkin tidak, kami telah memperhitungkan untuk jaga management atau penyelenggaran Pondok pesantren Al Zaytun,” kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (2/8/2023).
“Karena Pondok pesantren Al Zaytun itu sebagai sebuah instansi pendidikan pesantren itu tidak ada permasalahan,” katanya.
Pemerintahan, kata Mahfud, akan jamin keberlangsungan hak belajar beberapa santri atau siswa yang berada di pondok pesantren pimpinan Panji Gumilang itu.
“Hingga pemerintahan memilih untuk jamin keberlangsungan pendidikan sesuai hak-hak konstitusional beberapa santri dan siswa. Hingga kita juga memperhitungkan,” katanya.
Karena itu, Mahfud mengutarakan, faksinya akan selekasnya melangsungkan pertemuan dengan Menteri Koordinator Sektor Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Menteri Agama (Menag), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), dan Gubernur Jawa Barat.
Masalah Pondok pesantren Al Zaytun, Nabil Haroen: Pemerintahan Harus Jamin Hak Santri Dapat Pendidikan
JAKARTA – Ketua umum Pagar Nusa Nabil Haroen menghargai cara Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintah Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Gus Yaqut C Qoumas, untuk melalukan pengkajian mendalam atas kasus masalah Pondok Pesantren (Pondok pesantren) Al Zaytun.Menurutnya, ada proses pembahasan dari berbagai elemen untuk memetakkan kasus di pesantren yang dipegang Panji Gumilang tersebut.
“Kasus Al Zaytun, yang menjadi lagi pembicaraan public pada beberapa hari akhir, penting untuk ditelaah bersama,” katanya, Selasa (1/8/2023).
Ia mengharap, janganlah sampai ada penggiringan penilaian untuk menyelesaikan kasus ini sebagai cuma kasus agama semata-mata.
“Saya menyaksikan janganlah sampai instrument agama atau figur agama dipakai sebagai instrument untuk menggerakkan tafsiran atas kasus ini,” katanya.
Seharusnya perlu kita taruh kasus Al Zaytun dan Panji Gumilang pada ranah hukum yang akurat. Yaitu, menyaksikan faktor politik berkebangsaan dan keindonesiaan,” tambah ia.
Nabil Haroen minta supaya janganlah sampai beberapa tokoh agama, ulama, dan komune agama dipakai untuk menggerakkan pembicaraan di ruangan public. Katanya, barisan santri dan kiai, jangan terjerat pada pembicaraan atas kasus ini.
“Silahkan tempatkan pada kerangka yang pas, sebagai kasus hukum di di dalam ruangan keindonesiaan kita. Biarkanlah aparatur hukum dengan seluruh instrumennya yang bekerja untuk menuntaskan kasus ini,” katanya.
Dia juga mengutamakan supaya ada pola untuk memberikan jalan keluar untuk santri-santri di Pondok pesantren Al Zaytun untuk mendapatkan hak pendidikan dan evaluasi yang pantas.
“Pemerintahan harus jamin hak-hak santri Al Zaytun, mereka harus dibimbing benar dan baik, mendapatkan hak-hak sebagai pembelajar untuk memperoleh pendidikan yang akurat. ” ucapnya.